Anggaran Kepentingan Dewan Kuras APBK Aceh Utara Rp. 67,3 M

* Humas : Hasil Negosiasi Bupati dan Wakil Rakyat *

ACEH UTARA ( Berita )--Anggaran kepentingan anggota Dewan alias eks kombatan GAM yang duduk di parlemen DPRK Aceh Utara dinilai tidak wajar mencapai Rp.67.347.452.000,-. Kepala Bagian Humas mengatakan, itu hasil negosiasi antara wakil rakyat dan Bupati.

Berdasarkan data yang diperoleh wartawan koran ini, dana kepentingan anggota dewan sumber APBK Aceh Utara, Tahun Anggaran ( TA) 2012 ditempatkan melalui pos dana Sekretariat Dewan ( Sekwan ) DPRK Aceh Utara, sebesar Rp.67,3 miliar lebih meliputi, Biaya perjalanan dinas, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Reses, Sewa rumah, Aspirasi dan lainnya. Namun, anggaran sebesar itu belum termasuk dana tambahan dari APBK-Perubahan 2012. Lihat tabel

Anehnya, untuk T.A 2013 nantinya melalui APBK direncanakan lebih besar lagi diusul dana untuk kepentingan anggota dewan meski kondisi keuangan daerah defisit. Sehingga solusi Bupati Aceh Utara yang berasal sama-sama dari tubuh eks GAM akan berupaya meminjam ( kredit ) pada Bank Aceh sebesar Rp.20 miliar agar keinginan 45 anggota dewan terpenuhi.

Kepala Bagian Humas DPRK Aceh Utara, Fitriani, yang dikonfirmasi Berita kemarin di ruang kerjanya mengatakan, besarnya anggaran kepentingan anggota dewan tidak bisa dinilai layak atau tidak layak oleh kalangan masyarakat. Pasalnya, yang menentukan kondisi tersebut kepetusan kedua belah pihak antara anggota dewan dan Bupati dalam melakukan negosiasi saat pengesahan APBK setiap tahun anggaran di gedung DPRK setempat. Kebijakan tersebut dapat dilakukan lantaran Eksekutif dan Legislatif yang berkuasa di daerah.

Dia menjelaskan, soal pertanggungjawaban dana kepentingan pejabat politisi sedikit gampang, polanya berbeda seperti pertanggungjawaban dana bantuan kepada warga miskin maupun orang cacat.  Kalau untuk anggota dewan terhormat bisa dengan SK Bupati sebagai syarat pertanggungjawaban, salah satu diantaranya biaya sewa rumah Rp3,9 miliar per tahun, walaupun menduduki rumah milik pribadi akan tetapi proses pencairan dananya tetap lancar, demikian Fitriani, menjawab kepada wartawan.

Mengenai dana TKI Rp. 3,4 miliar digunakan untuk biaya telpon anggota dewan dan anggaran Reses Rp.1,3 miliar digunakan dalam bentuk berbincang-bincang (ngobrol-red) saat DPRK turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Sehingga dewan mendapat suntikan dana segar setiap tahun, tambahnya.

Ketua Satgas PPA Aceh

Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Aceh ( PPA ) Provinsi Aceh, Mustafa Abdullah, SE, sebaiknya eksekutif dan legislatif segera menghentikan keinginannya mengingat kondisi daerah manggkrut pasca aceh damai. Yang perlu diketahui saat ini rakyat Aceh Utara sebagian besar terancam kelaparan karena berbagai sektor ekonomi masyarakat mengalami mandeq sudah berlangsung lima tahun lamanya.

Menurut, Alumni Unimal Negeri Lhokseumawe, wakil rakyat boleh saja menuruti keinginan apabila rakyatnya sudah sejahtera dan prasarana berupa infratuktur telah memadai. Makanya untuk sementara Bupati dan Dewan hendaknya mengiritkan sejenak keinginan nafsu seperti perjalanan dinas keluar daerah maupun lainnya tanpa membawa hasil hanya menghamburkan uang milik 500 ribu jiwa lebih penduduk Aceh Utara.

Disamping itu, yang perlu diketahui dana APBK bukan milik Bupati dan dewan melainkan milik bersama rakyat Aceh Utara. Pasalnya, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dana APBK bagaikan milik pribadi eksekutif dan legislatif seperti komentar Kepala Humas DPRK setempat tentang biaya sewa rumah hanya sewenang–wenangnya melalui jalur negosiasi dengan syarat pertanggujawaban berupa SK Bupati.

Tokoh Masyarakat Aceh Utara

Nada serupa dilontarkan salah seorang tokoh masyarakat Aceh Utara, Alamsyah, eks kombatan GAM yang telah dipercaya menduduki kursi empuk di parlemen DPRK seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi. Apalagi mengingat rakyat cukup menderita mulai masa konflik hingga sekarang belum ada tanda–tanda kemerdekaan dibidang ekonomi.

Menurut dia, yang perlu diingat dampak dari inbas konflik di aceh masa lalu ribuan jiwa rakyat aceh tak berdausa jatuh korban akibat salah sasaran kedua belah pihak. Seberapa banyak wanita aceh menjadi janda karena kehilangan suami belum lagi anak yatim kehilangan orang tuanya, bahkan hingga hari ini nasib mereka masih dalam kondisi hidup sengsara.

Sementara tujuan perjuangan kelompok GAM kala itu terutama menuntut aceh menjadi pemerintahan sendiri karena pemerintah RI dianggap tidak adil. Dan, bumi aceh yang dikenal hasil alam melimpah ruah selain, mensejahterakan rakyatnya juga memajukan bumi julukan serambi mekah lebih berkembang pesat seperti negara maju lainnya, ungkap Alamsyah.

Lalu, apa yang terjadi hari ini dibalik perjuangan eks kombatan GAM ternyata berlomba-lomba merebut kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan pribadi diatas penderitaan rakyat aceh.“ Kami berharap kepada eks GAM yang sudah enam tahun lebih menguasai bumi Aceh hendaknya segera membuka kembali dasar rambu-rambu perjuangan yang telah dirumuskan agar tidak keliru lagi ketika bekuasa di negeri kaya alamnya ini, cetusnya. (Dau )

Anggaran Kepentingan Anggota DPRK Aceh Utara Tahun 2012

No	Keterangan	Jlh Rp
1	Biaya perjalanan dinas mengikuti rapat konsultasi:
	Perjalanan dewan ke luar daerah/dalam Prov Aceh 1 Tahun	3.106.600.000
2	Biaya perjalanan dinas :
	Perjalanan pansus dalam daerah / luar daerah	590.590.000
	Komisi dewan ke luar daerah 1 Tahun	2.114.700.000
	Perjalanan badan kehormatan dewan dalam / luar daerah	130.320.000
	Panitia musyawarah dan panitia anggaran ke luar daerah	688.700.000
	Perjalanan dalam Prov Aceh (tanpa keterangan)	441.900.000
	Perjalanan anggota dewan dan pedamping 1 X kegiatan	118.300.000
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam Prov Aceh	263.700.000
3	Biaya perjalanan dinas untuk peningkatan kapasitas DPRK :
	Mengikuti Bimtek dan Lemhanas 1 x perjalanan	1.320.000.000
	Mengikuti pelatihanke luar daerah 1 x perjalanan	1.425.000.000
4	Biaya Sewa rumah wakil rakyat :
	Ketua 1 orang  x 11.765.000 x 1 tahun	141.180.000
	Wakil ketua 2 orang x 9.412.000 x 1 Tahun	225.888.000
	Anggota 42 orang  x 7.060.000 x 1 Tahun	3.558.240.000
5	Biaya kepentingan lainnya :
	Makan minum 45 anggota dewan di kantor DPRK 1 Tahun	1.005.680.000
	Dana reses 45 dewan1 Tahun	1.362.600.000
	Biaya telpon /TKI 45 orang x 1Tahun x 75.000.000	3.401.400.000
	Premi ansuransi 45 anggota dewan 1 Tahun	900.000.000
	Biaya servis dan BBM 45 unit kenderaan dewan 1 Tahun	1.552.654.000
6	Aspiratif 45 anggota dewan 1 Tahun	45.000.000.000
	Total	67.347.452.000

Sumber Data : Pos Dana Sekretariat Dewan DPRK Aceh Utara Tahun 2012